Sabtu, 01 Februari 2014

manfaat pers dalam kehidupan masyarakat demokratis indonesia

Ada 8 manfaat pers pers bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

a.       Pers menjadi penyalur aspirasi rakyat
b.  Pers bebas mencari atau mendapatkan kebenaran sehingga dapat mewujudkan keadilan.
c.       Pers menjadi kontrol sosial yang bebas memberikan kritik, saran, dan pengawasan
d.      Pers menjadi penyebar informasi yang dapat memenuhi hak masyarakat
e.      Pers menjadi wahana komunikasi massa
f.        Pers menjadi penghubung antarsesama manusia
g.       Pers menjadi pendidik karena bebas menyebarkan iptek
h.      Pers menjadi pemberi hiburan kepada masyarakat

Rabu, 04 September 2013

Menghargai persamaan kedudukan warga Negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

Kompetensi dasar 5.3 :
Menghargai persamaan kedudukan warga Negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.
Tujuan pembelajaran:
  1.       Menjelaskan pengertian ras, agama, golongan, gender, suku, dan budaya.
 2.       Menyebutkan contoh persamaan kedudukan warga Negara tanpa membedakan agama, ras, gender, golongan, suku, dan budaya
 3.       Menyebutkan contoh sikap menghargai persamaan kedudukan warga negaratanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, suku, dan budaya

Jawaban
  1.       -Ras adalah pembedaan manusia berdasar cirri-ciri fisik, seperti warna kulit, rambut, mata, muka, dan cirri fisik yang lainnya.
-Agama adalah ajaran yang terutama didasarkan pada hubungan antara manusia dengan tuhan YME dengan sesamanya, dengan alam sekitarnya berdasar kitab suci.
-Gender adalah pembedaan manusia berdasar pada jenis kelamin
-Golongan adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang didasarkan pada kesamaan kepentingan maupun tujuan.
-Budaya merupakan hasil karya  yang bersala dari pikiran dan akal manusia.
-Suku adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan kebudayaan mereka, sehingga kesatuan budaya tidak ditentukan oleh orang luar melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan.
  2.       BAB XA HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.


Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
3.       Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku.Sebagaimana kita ketahui, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah. Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen bangsa, maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa sehingga terjalin keserasian hidup.
i)        Perbedaan Ras, dalam pasal 26 ayat 1 UUD 1945 tentang warga Negara dan penduduk, disebutkan bahwa yang menjadi warga Negara dan penduduk ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan UU sebagai warga Negara.
Perbedaan ras yang ada hendaknya jangan dijadikan masalah yang mengancam disintegrasi bangsa. Sesungguhnya bangsa Indonesia selain masyarakat pribumi, terdiri dari banyak ras, misalnya:
1.RasketurunanTionghoaatauetnisTionghoa
2.Ras keturunan Belanda atau etnis Belanda
3. Ras keturunan Arab atau etnis Arab
Semua adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang bangsa Indonesia asli dalam mewujudkan kejayaan bangsa dan Negara Indonesia dimata dunia internasional. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai.
ii)       Perbedaan Agama, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk itu maka pemerintah membentuk lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan adalah suatu organisasi yang mengatur, mengurus, serta membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan. Adapun fungsi dari lembaga keagamaan adalah :
1. Tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan
2. Media menyampaikan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.
3. Wahana silahturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan
4. Tempat berdialog antara sesame anggota antarkelompok agama.
Untuk membina sikap saling menghormati dalam kehidupan Bergama maka dalam lingkungan masyarakat harus diciptakan :
1. Toleransi antarumat beragama;
2. Kemerdekaan beragama dilaksanakan dengan adil dan benar;
3. Menumbuhkan kerukunan dalam pergaulan
4. Menumbuhkan saling pengertian dalam pergaulan
5. Tidak bersikap reaktif dan menentang
Untuk meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia dan demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa maka setiap warga Negara hendaknya menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati, misalnya dengan sikap sebagai berikut:
1. Memberi kesempatan pemeluk agama lain yang akan melaksanakan kegiatan keagamaannya dan tidak menggangu atau berbuat gaduh/kacau terhadap agama lain.
2. Saling membantu dalam bidang kemanusiaan atau social, seperti gotong royong, membantu korban bencana dan lain-lain.
3. Mengadakan musyawarah wakil-wakil agama yang berbeda secara mandiri maupun dengan pihak pemerintah demi kepentingan bersama.

Peran serta lembaga keagamaan bagi pembangunan kehidupan diri, bangsa, dan Negara, yaitu :
1. Bagi kehidupan pribadi untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bagi lembaga lembaga keagamaan untuk membina kerukunan umat beragama dan menyelesaikan masalah intern umat seagama.
3. Bagi kehidupan masyarakat untuk membina kerukunan antarumat beragama dan kerjasama dalam masalah yang bersifat kemanusiaan.
iii)     Perbedaan Gender, setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk duduk di lembaga pemerintahan serta berbagai bidang kehidupan lainnya.
Diskriminasi gender pada zaman dahulu sering terjadi di masyarakat, dikaitkan dengan kekuatan fisik, sifat, dan kemampuan. Saat ini diskriminasi gender sudah dapat dihilangkan dan perempuan memiliki akses yang sama dalam politik, social, dan ekonomi dengan laki-laki.
iv)     Perbedaan Golongan Sosial, Golongan sosial diartikan sekumpulan orang-orang yang berdasarkan atas beberapa hal yang merasa satu kesatuan hingga masing-masing anggota menumbuhkan dan mengidentifikasi diri sendiri, misalnya golongan wanita, golongan pria, golongan buruh, golongan pemuda, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat berbagai golongan sosial. Setiap warga Negara Indonesia hendaknya menyadari bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga Negara, tanpa memandang dari golongan sosial mana ia berasal.
v)      Perbedaan Budaya, di Indonesia terdapat berbagai kebudayaan, baikyang berasal dari budaya daerah maupun budaya bangsa lain. Setiap orang hendaknya menyadari bahwa perbedaan budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa dan tidak menjadikan sebagai faktor yang akan memecah-belah persatuan bangsa.
vi)     Perbedaan Suku, Kebahagiaan hidup dapat dicapai apabila hidup terdapat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan sesuai yang diajarkan dalam pancasila. Keserasian dalam hidup berarti kesesuaian diri dengan berbagai lingkungan. Upaya-upaya dalam membina keserasian :
1. Menciptakan suasana damai, aman, dan tenteram dalam pergaulan hidup.
2.Saling menghormati dan menghargai hak-hak orang lain
3. Tenggang rasa
4. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan
Diskriminasi merupakan tindakan yang tidak adil terhadap individu akibat adanya karakteristik tertentu pada individu tertentu. Karakteristik tersebut bisa berupa agama gender, golongan, suku, budaya, pendidikan, status sosial ekonomi. Untuk itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan guna mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga Negara antara lain :
1. Secara pribadi menunjukan sikap empati terhadap mereka yang diperlakukan secara diskriminatif;
2. Secara sosial menumbuhkan sikap bersedia menerima adanya kesederajatan diantara keragaman budaya.
3. Keteladanan dari aparat Negara dalam mewujudkan tegaknya prinsip persamaan kedudukan warga Negara
4. Semua pihak berusaha menumbuhkan buday multi cultural dan gerakan anti diskriminasi di berbagai bidang kehidupan.

Menganalisis persamaan kedudukan warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Kompetensi dasar :
·         Menganalisis persamaan kedudukan warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Tujuan pembelajaran :
  1.     Menjelaskan landasan persamaan kedudukan warga Negara
  2.    Menjelaskan hak dasar warga Negara
  3.    Menjelaskan kewajiban dasar warga Negara
  4.    Menyeutkan contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  1.     Landasan persamaan kedudukan warga Negara
a.    Landasan ideal. Landasan ideal persamaan kedudukan warga negara adalah Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri atas lima sila.
b.    Landasan konstitusional adalah UUD yang menjamin persamaan kedudukan dan batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 27-34
c.    Landasan operasional, meliputi :
1)    UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2)    UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3)    UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan
4)    UU No 27 Tahun 2009 tentang Pemilu Anggota MPR,DPR,DPD, dan DPRD.
5)    UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
  2.    Hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar sebagai warga negara:
a.    Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),
b.    Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),
c.    Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasal 27 ayat 2),
d.    Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28),
e.    Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)
f.    Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),
g.    Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),
h.    Mendapat pendidikan (Pasal 31),
i.      Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),
j.     Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan
k.    Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).

  3.    Kewajiban Dasar Sebagai Warga Negara :
a.    Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I),
b.    Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II),
c.    Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945, alinea IV),
d.    Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2),
e.    Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1),
f.    Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)),
g.    Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35),
h.    Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),
i.      Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A),
j.     Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B)
  
  4.    Contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
a.    Dalam bidan hukum  : setiap orang yang menjadi terdakwa berhak mendapatkan bantuan hokum
b.    Dalam bidang Pemerintah : setiap orang berhak untuk mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri
c.    Dalam bidang politik : setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat.
d.    Dalam bidang ekonomi : setiap orang berhak untuk berusaha dan mendapatkan pekerjaan
e.    Dalam bidan sosial budaya : setiap orang berhak mengembangkan kebudayaan,
f.    Dalam bidang pertahanan dan keamanan : setiap orang berhak untuk mengikuti pendidikan militer.

Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di indonesia

STANDAR KOMPETENSI 5
Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
KOMPETENSI  DASAR
5.1 Mendeskripsikan kedudukan waraga negara dan pewarganegaraan diindonesia
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses pemebelajaran diharapkan siswa dapat
  1.       Menjelaskan pengertaian warga negara
  2.       Menjelaskan kedudukan warga negara  sesuai UU No 12 tahun 2006
  3.       Menjealaskan asas kewarganegaraan yang berlaku
  4.       Menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan
  5.       Menyabutkan UU kewarganegaraan yang pernah berlaku diIndonesia
  6.       Menjelaskan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia menurut UU No 12 tahun 2006
  7.       Menjelaskan pengertian naturalisasi
  8.       Menjelaskan macam-macam naturalisasi
  9.       Menjelaskan sebab hilangnya status  kewarganegaraan



  1)      Menjelaskan pengertaian warga Negara
Jawab:
  1.       Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi.
  2.       Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).
  3.       Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.
  4.       Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.


  2)      Menjelaskan kedudukan warga negara  sesuai UU No 12 tahun 2006
Jawab:
a.setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

b.  anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.


3.       Menjealaskan asas kewarganegaraan yang berlaku
Jawab:
Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman penetapan, yaitu:

1). Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas yaitu, ius soli dan ius sanguinis. Dalam bahasa Latin ius berarti hukum, dalih atau pedoman, soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah dan sanguinis yang berarti darah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran,sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.

2). Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami- isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat,sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula. Sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masingpihak. Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyeludupan hukum sehingga banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraan .

4.       Menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan
Jawab:
Masalah Kewarganegaraan Beserta Contohnya
NO
Masalah kewarganegaraan
Contoh
1
Apatride
Anak keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis) Maka anak tsb bukan warga negara A maupun warga negara B. hak opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan, hak repudiasi adalah hak untuk menolak kewrganegaraan.
2
Bipatride
Anak keturunan bangsa C (Ius Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara C, maka dianggap warga negara C, tetapi negara D juga menganggapnya sebagai warga negara,karena ia lahir di negara D
3
Multipatride
Anak yang BIPATRIDE juga menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya

5.       Menyabutkan UU kewarganegaraan yang pernah berlaku diIndonesia
Jawab:
  1.       Undang-Undang  RI Nomor 3/1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
  2.       Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi kewarga­negaraan antara Indo-nesia dan RRC,
  3.       Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 3/Tahun 1946,
  4.       Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
  5.       Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958,
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan perundangan pendukung pelaksanaan UU tentang Kewarga-negaraan Republik Indonesia
 q  Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,
 q  Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
 q  Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
 q  Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan.


6.       Menjelaskan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia menurut UU No 12 tahun 2006
Jawab:
   a.       Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
   b.      Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 th berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
   c.       Sehat jasmani dan rohani;
   d.      Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
   e.      Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 th/lebih;
f.        Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
   g.       Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
   h.      Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.


7.       Menjelaskan pengertian naturalisasi
Jawab:
Naturalisasi Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraan  

8.       Menjelaskan macam-macam naturalisasi
Jawab:
a. Naturalisasi Biasa
     Syarat – syarat naturalisasi biasa :
1.    Telah berusia 21 Tahun
2.    Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
3.    Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin, ia perlu mendpt persetujuan istrinya
4.    Dapat berbahasa Indonesia
5.    Sehat jasmani & rokhani
6.    Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan
7.    Mempunyai mata pencaharian tetap
8.    Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI
b. Naturalisasi Istimewa Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara RI

9.       Menjelaskan sebab hilangnya status  kewarganegaraan
Jawab:
   a.       Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,
   b.      Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
   c.       Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun,  bertempat tinggal di luar negeri,
   d.      Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;
   e.      Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,
f.        Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing,
   g.       Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing;
   h.      Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing,
i.         Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.

Label

Share It

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. materi SMA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger